
Pemerintah tengah mempertimbangkan investasi sekitar Rp100 triliun untuk menyelamatkan industri tekstil nasional. Salah satu perusahaan yang masuk dalam radar akuisisi adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil yang telah dinyatakan pailit. Namun, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan: pabrik dapat dibeli, mesin dapat dihidupkan kembali, tetapi pelanggan belum tentu kembali.
Berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sritex pernah menjadi salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki rantai produksi terintegrasi, mulai dari pemintalan benang, pembuatan kain, hingga produksi pakaian jadi. Bahkan, Sritex pernah dipercaya memproduksi seragam militer untuk sejumlah negara. Namun, di balik kebesarannya, kondisi keuangan perusahaan terus memburuk.
Sepanjang Januari hingga September 2024, penjualan Sritex tercatat sekitar Rp3,24 triliun. Sementara itu, biaya pokok penjualan mencapai Rp3,64 triliun. Artinya, biaya produksi saja sudah lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Per September 2024, total kewajiban perusahaan mencapai Rp26,07 triliun, sedangkan asetnya hanya sekitar Rp9,63 triliun. Pada Oktober 2024, pengadilan menyatakan Sritex pailit. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Maret 2025, perusahaan berhenti beroperasi. Lebih dari 11.000 pekerja di lingkungan Sritex Group kehilangan pekerjaan secara bertahap.
Kini, pemerintah tengah membahas pembentukan BUMN tekstil. Sritex pun masuk dalam rencana akuisisi. Namun, hingga 26 Oktober, Danantara masih mengkaji dua alternatif, yaitu membeli perusahaan yang sudah ada atau membangun pabrik baru. Keputusan terkait Sritex sendiri belum ditetapkan. Rencana ini tentu membawa harapan bagi industri tekstil nasional, terutama dalam menyerap kembali tenaga kerja. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi industri tekstil jauh lebih kompleks daripada sekadar menghidupkan kembali mesin-mesin yang berhenti beroperasi.
Menarik Untuk Dibaca : Rahasia Bisnis Kecil
Untuk memahami persoalan tersebut, kita perlu melihat bagaimana proses produksi pakaian berlangsung. Serat dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kemudian kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Sekilas, seluruh proses tersebut terlihat sebagai satu kesatuan industri. Padahal, setiap tahapan memiliki karakteristik bisnis, kebutuhan bahan baku, struktur biaya, dan tantangan pasar yang berbeda.
Pada September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan data perdagangan tekstil Indonesia sepanjang 2025. Untuk produk pakaian jadi, Indonesia mencatat ekspor sekitar 8,7 miliar dolar AS, sedangkan impornya hanya sekitar 690 juta dolar AS. Namun, kondisi di sektor hulu hingga menengah justru berbanding terbalik. Nilai impor mencapai sekitar 8,4 miliar dolar AS, sementara ekspor hanya sekitar 3,1 miliar dolar AS. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia cukup kuat dalam menjual produk pakaian jadi ke pasar internasional, tetapi masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri.
Heri Gunawan dari Next Indonesia Center menyoroti ketimpangan tersebut. Sebagai gambaran, sebuah pabrik garmen mungkin telah menyepakati harga dan jadwal pengiriman dengan pembeli dari luar negeri. Namun, ketika nilai tukar rupiah melemah, harga bahan baku yang dibeli menggunakan dolar AS ikut meningkat. Di sisi lain, perusahaan tidak dapat begitu saja menaikkan harga jual karena pembeli memiliki banyak alternatif pemasok, seperti Vietnam, Bangladesh, dan China. Akibatnya, margin keuntungan perusahaan semakin tertekan.
Oleh karena itu, memperkuat industri bahan baku tekstil dalam negeri terdengar seperti solusi yang logis. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki tantangan tersendiri. Apabila benang lokal lebih mahal, kualitasnya belum memenuhi kebutuhan industri, atau kapasitas produksinya belum mencukupi, biaya produksi pakaian justru berpotensi meningkat.
Pemerintah pernah menghadapi dilema tersebut. Pada Juni 2025, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk tidak melanjutkan rekomendasi pengenaan bea masuk antidumping terhadap jenis benang filamen sintetis tertentu dari China. Salah satu alasannya adalah kapasitas produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan industri pengguna. Padahal, produsen benang lokal juga sedang menghadapi tekanan akibat produk impor. Redma Gita Wirawasta dari APPSIVI pun berulang kali menyoroti persoalan impor ilegal dan dugaan praktik dumping. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan modal dan mesin saja tidak cukup. Pengawasan terhadap arus impor juga harus diperbaiki.
Selanjutnya, mari kita kembali melihat kasus Sritex. Perusahaan ini sebenarnya telah memiliki rantai produksi yang lengkap, mulai dari pemintalan benang hingga menjadi pakaian jadi. Namun, kelengkapan fasilitas produksi ternyata tidak menjamin keberlangsungan bisnis. Penjualan Sritex pada sembilan bulan pertama 2024 mengalami penurunan sekitar 19 persen, sementara kewajiban finansial perusahaan terus membebani operasional. Ekonom Wijayanto Samirin menyoroti ekspansi agresif yang dibiayai dengan utang sebagai salah satu faktor yang membuat Sritex rentan terhadap tekanan keuangan.
Dengan demikian, apabila pemerintah memutuskan untuk membeli aset bekas Sritex, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai. Mesin harus diperiksa dan dipastikan kelayakannya. Modal kerja harus disiapkan untuk membeli bahan baku, membayar listrik, serta menggaji karyawan. Setelah itu, perusahaan harus kembali mendapatkan pesanan dengan harga jual yang mampu menutup seluruh biaya operasional. Belum lagi persoalan status aset, hak kreditor, dan biaya pemulihan fasilitas produksi. Membeli aset melalui proses kepailitan tentu berbeda dengan mengambil alih perusahaan beserta seluruh kewajibannya.
Di sisi lain, pabrik tekstil yang masih beroperasi disebut baru menggunakan sekitar 75 persen dari kapasitas produksinya. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, mengingatkan bahwa pembelian aset perusahaan yang sedang mengalami kesulitan harus mempertimbangkan seluruh biaya pemulihan. Membantu perusahaan yang masih beroperasi juga layak dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan.
Risiko lain yang tidak boleh diabaikan adalah kanibalisasi pasar. Pelaku industri dari APSIFI mengkhawatirkan bahwa pembentukan BUMN tekstil baru justru dapat membuat perusahaan tersebut bersaing memperebutkan pasar yang sama dengan perusahaan swasta. Jika permintaan pasar tidak bertambah, satu pabrik mungkin kembali beroperasi dengan kapasitas tinggi, tetapi pabrik lain justru kehilangan pesanan. Indonesia juga memiliki pengalaman sebelumnya. Negara pernah memiliki BUMN tekstil bernama Industri Sandang Nusantara yang akhirnya dibubarkan pada 2023.
Dengan berbagai persoalan tersebut, muncul pertanyaan penting: ke mana sebaiknya dana investasi sebesar Rp100 triliun dialokasikan? Apakah untuk membeli pabrik yang sudah berhenti beroperasi, memperkuat industri bahan baku, atau membantu perusahaan yang masih memiliki pelanggan agar dapat berkembang?
Pemerintah mungkin mampu membeli pabrik yang bangkrut, memperbaiki mesin-mesinnya, bahkan mempekerjakan kembali ribuan orang. Namun, menghidupkan pabrik tidak serta-merta berarti menghidupkan bisnis. Perusahaan tetap harus mendapatkan pesanan, mengendalikan biaya, dan menciptakan keuntungan agar dapat bertahan dalam jangka panjang.
Kasus Sritex memberikan pelajaran penting mengenai pengambilan keputusan investasi. Ketika sebuah bisnis mengalami masalah, perhatian manajemen biasanya langsung tertuju pada hal-hal yang paling mudah terlihat. Pabrik berhenti beroperasi, mesin menganggur, dan penjualan menurun. Kondisi tersebut sering kali mendorong munculnya keputusan untuk segera mengalokasikan modal agar seluruh aktivitas kembali berjalan. Padahal, belum tentu bagian yang terlihat bermasalah merupakan sumber utama persoalan.
Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah perusahaan logistik yang sering mengalami keterlambatan pengiriman barang. Manajemen kemudian memutuskan membeli lebih banyak truk dengan harapan dapat mempercepat proses distribusi. Namun, setelah ditelusuri, ternyata masalah utamanya bukan kekurangan kendaraan, melainkan proses penyortiran barang di gudang yang tidak tertata dengan baik. Akibatnya, barang terus menumpuk dan truk baru pun ikut mengantre. Perusahaan telah mengeluarkan investasi tambahan, tetapi pelanggan tetap menerima barang terlambat.
Industri tekstil menghadapi dilema yang serupa. Penambahan modal hanya akan memberikan hasil optimal apabila perusahaan terlebih dahulu memahami hambatan yang paling besar pengaruhnya terhadap biaya, penjualan, dan keuntungan. Oleh karena itu, sebelum memutuskan investasi, seorang pemimpin perlu mengajukan tiga pertanyaan mendasar. Pertama, bagian mana yang sebenarnya menyebabkan biaya membengkak? Kedua, faktor apa yang paling menghambat pertumbuhan bisnis? Ketiga, dari mana tambahan keuntungan akan diperoleh setelah modal diinvestasikan?
Pada akhirnya, pertanyaan tersebut tidak hanya relevan bagi pemerintah dalam menyelamatkan industri tekstil nasional, tetapi juga bagi setiap pemimpin perusahaan. Coba evaluasi kembali kondisi perusahaan Anda. Apakah investasi terbesar tahun ini benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan sumber persoalan yang sebenarnya, atau justru hanya memperbaiki bagian yang paling mudah terlihat?
Menarik Untuk Ditonton : Rahasia Navaro House
Mau Konsultasi?