Bagaimana Cara Menghadapi Resesi Ekonomi ? Simak Penjelasa Berikut
25 Maret 2023, Oleh : Reni
Resesi Ekonomi adalah sebuah istilah yang digunakan pada ekonomi makro dan merujuk pada penurunan yang terjadi secara signifikan dalam kegiatan ekonomi secara umum dalam suatu wilayah tertentu. ketika ekonomi terjadi penurunan dalam dua kuartal berturut-turut di mana Produk Domestik Bruto mengalami penurunan, maka Negara tersebut diklaim sedang mengalami resesi ekonomi. Resesi Ekonomi juga dapat diartikan dengan penurunan yang terjadi secara signifikan dalam kegiatan ekonomi yang menyebar di semua bagian bidang perekonomian dan berlangsung selama beberapa bulan. Umumnya hal tersebut bisa dlihat dari menurunnya jumlah pendapatan, PDB, Produksi industri, lapangan kerja, sampai kegiatan penjualan barang, baik dilakukan secara eceran maupun grosiran.
Penyebab Resesi Ekonomi
Ketika individu atau bisnis mengajukan terlalu banyak hutang, maka biaya untuk bisa melunasi hutang tersebut bisa meningkat ke posisi di mana mereka sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutangnya. Ketika sudah tidak bisa lagi membayar hingga pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan, maka hal tersebut bisa membuat perekonomian menjadi buruk sampai terjadi resesi.
Inflasi adalah suatu trens harga yang bergerak stabil dan naik seiring perkembangan waktu. Inflasi sebenarnya bukanlah hal buruk, namun inflasi yang terjadi secara berlebihan bisa menjadi sangat berbahaya. Inflasi terjadi dalam kurun waktu yang lama bisa menimbulkan gejolak resesi ekonomi. Oleh karena itu bank sentral harus bisa mengendalikan inflasi dengan cara meningkatkan suku bunga untuk menekan kegiatan ekonomi pada negaranya.
Hal pertama yang menjadi penyebab terjadinya Resesi Ekonomi adalah terjadinya guncangan ekonomi secara mendadak sehingga menimbulkan masalah keuangan yang serius. Misalnya seperti guncangan ekonomi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini yang diakibatkan oleh terjadinya pandemic yang melanda dunia. Sebagian besar Negara di dunia merasakan dampak langsung dari pandemic tersebut pada ekonomi. Kondisi tersebut telah membuat perekonomian Negara menjadi buruk dan menghadapi resesi.
Selain inflasi sebenarnya deflasi juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi. Deflasi adalah saat harga mengalami penurunan dalam suatu periode waktu. Sehingga akan menekan harga barang. Ketika deflasi menjadi tidak terkendali, maka bisnis bisa berhenti karena tidak ada orang yang memiliki daya beli. Walau harga yang ditawarkan sudah diturunkan. Jika hal tersebut dibiarkan, maka penurunan ekonomi bisa terjadi kapan saja.
Perubahan pada bidang teknologi ternyata juga bisa menyebabkan penurunan ekonomi. Penemuan teknologi terbaru memang dapat meningkatkan produktivitas dan membantu perekonomian dalam jangka waktu yang panjang. Namun aka nada suatu periode penyesuaian dalam penggunaan teknologi terbaru yang bisa memberikan dampak pada kegiatan ekonomi. hal tersbut pernah terjadi pada abad ke 19 lalu, dimana terjadi gelobang peningkatan teknologi yang membuat Negara manusia menjadi tidak terlalu diperlukan lagi. Revolusi industri yang terjadi pada kala itu membuat banyak sekali profesi yang dibutuhkan oleh manusia menjadi tidak lagi dibutuhkan, sehingga hal tersebut memicu penurunan ekonomi dan menyebabkan masa-masa yang sulit.
Negara yang dapat memproduksi kebutuhannya sendiri kemudian mengimpor dari Negara lain. Sebaliknya Negara yang memiliki kelebihan produksi dapat mengekspor ke Negara yang membutuhkan komoditas tersebut. Sayangnya nilai impor yang lebih besar dari nilai ekspor dapat berdampak pada perekonomian yaitu defisitnya anggaran Negara.
Tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang berperan penting dalam penggerak perekonomian. Jika suatu Negara tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas bagi para tenaga kerja lokal, maka tingkat pengangguran akan meningkat. Resikonya adalah tingginya tingkat criminal untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Dampak Resesi Ekonomi
Dampak yang paling terlihat adalah jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah kemudian dituntut untuk segera menemukan solusi untuk mengakhiri resesi sehingga lapangan kerja kembali terbuka guna menyerap tenaga kerja. Selain itu pinjaman pemerintah juga akan melonjak tinggi dikarenakan Pemerintah di setiap Negara pasti membutuhkan dana yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan upaya pembangunan Negara. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari pajak dan non pajak juga menjadi sangat rendah, sebab saat terjadi resesi pekerja akan menerima penghasilan yang lebih rendah, harga property lebih rendah sehingga perolehan pajak dari jual beli tersebut lebih murah. Pengeluaran masyarakat cenderung lebih rendah, sehingga berpengaruh pada pendapatan PPN yang rendah pula.
Selain pembangunan tetap dituntut untuk terus dilakukan di berbagai sector pemerintahan termasuk diantaranya menjamin kesejahteraan rakyatnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pengeluaran pemerintah dalam hal pembayaran kesejahteraaan rakyat, seperti tunjangan atau bantuan sosial, subsidi, dan lain sebagainya. penurunan pendapatan pajak dan meningkatnya pembayaran kesejateraan mengakibatkan deficit anggaran dan kian meningginya hutang pemerintah.
Bisnis sangat mungkin mengalami kebangkrutan akibat terjadinya resesi, hal ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekonomi negative, tergerusnya sumber daya riil, krisis kredit, jatuhnya harga aset berbasis utang, dan lainnya. ketika bisnis gagal, perusahaan mengalami penurunan pendapatan secara drastic. Saat penurunan pendapatan terjadi kemudian memicu efek domino terhadap kehidupan ekonomi para pegawainya. Bagi pergawai yang terkena PHK akan kehilangan seluruh pendapatannya. Sementara karyawan yang terkena penurunan upah kemudian akan kehilangan sebagian pendapatannya. Pendapatan yang turun kemudian turut mempengaruhi turunnya daya beli masyarakat.
Bagi karyawan yang terkena PHK akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan. Di saat daya beli masyaraat menurun, potensi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan pun semakin kecil. Kondisi ini yang akan mengancam kelancaran arus kasnya. Apalagi dengan terjadinya resesi, masyarakat tentunya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang. Sehingga tingkat permintaan terhadap barang dan jasa akan mengalami penurunan, yang tentu saja akan turut menurunkan laba perusahaan. Jika permintaan tidak ada sama sekali perusahaan berisiko mengalami kerugian besar hingga bangkrut. Biasanya perusahaan akan melakukan pengambilan langkah strategi yaitu perang harga. Dalam suatu perang harga perusahaan kemudian akan menggantungkan dirinya pada pangsa pasar, mereka akan melakukan pemotongan harga besar-besaran untuk menarik minat beli pada konsumen. Tentu saja hal tersebut akan berimbas pada berkurangnya profitabilitas. Profitabilitas yang berkurang kemudian ikut memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan cara menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional. Dalam upaya pemotongan tersebut tidak jarang perusahaan kemudian akan menurunkan upah pekerja atau melakukan Pemutusan Hak Kerja.
Resesi memberikan dampak nyata pada para pekerja dengan pemutusan hubungan kerja yang kemudian menjadikannya kehilangan pendapatan utama. Pengangguran sebenarnya juga dituntut untuk tetap memenuhi kebutuan hidupnya baik pada dirinya sendiri maupun keluarganya. Masalah pengangguran sendiri tidak hanya menimbulkan dampak pada perekonomian tetapi juga pada ranah sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi sendiri menjadi salah satu faktir penyebab terjadinya ketidakstabilan sosial, yang mengarah kepada vandalism dan kerusuhan di masyarakat. Bahkan pengangguran masal juga dapat mengancam tatanan sosial kehidupan berbangsa dan bernegara.
Langkah Pencegahan Resesi Ekonomi
Pemerintah berencana melakukan belanja besar-besaran untuk mengadapi ancaman resesi sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha bergerak untuk berinvestasi. Dengan cara ini, maka kontraksi ekonomi akibat efek Pandemi dapat diredam. Belanja pemerintah sendiri menjadi salah daya ungkit yang digunakan untuk memulihkan perekonomian di saat krisis akibat pandemic. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tercatat hanya berkonstribusi kurang lebih 14,5 pada PDB Negara.
UMKM menjadi salah satu sector dengan kondisi paling berat akibat pandemi Covid-19. Pemerintah kemudian menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sector tersebut agar kembali bergeliat. Setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bagi para UMKM. Satgas Pemuliha dan Transformasi Ekonomi kemudia juga menyiapkan dua program lain yaitu, bantuan UMKM produktif dan kredit berbunga rendah. Program bantuan ini ditunjukkan dalam bentuk grandt bukan pinjaman. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya diperggunakan untuk kehidupan sehari-hari melainkan juga untuk memulai usaha. Program tersebut menyasar hingga 12 juta pelaku UMKM. Tidak hanya itu bantuan tersebut juga akan difasilitasi ke sejumlah program kredit berbunga rendah dengan target para pengusaha, khususnya yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pemilik usaha rumah tangga. Program ini direncanakan terintegrasi dengan program bantuan UMKM produktif.
Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk memutar kembali roda ekonomi antara lain dengan melakukan penempatan dana di perbankan. Kemudian para pihak BANK menyalurkan dana tersebut dalamskala yang cukup besar. pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Perbankan kemudian menandatangani perjanjuan penjaminan terutama pada sector padat karya yang merupakan sector yang banyak memiliki karyawan.
Fasilitas penjamin kredit modal ini ditujukan bagi para pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha ekspor padat karya dengan karyawan minimal 300 orang. Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan yang lancar. Besarnya tambahan kredit modal bernilai antara Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 1 Triliun. Skema penjaminan adalah porsi penjaminan sebesar 60 % dari kredit, namun untuk sector-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80% dari kredit. Selanjutnya pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 % atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 Miliar dan 50 % untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 Miliar sampai Rp 1 Triliun.
Baca juga https://satoeasa.com/ketahui-hal-yang-mempengaruhi-pertumbuhan-ekonomi/
Mau Konsultasi?