Beberapa waktu lalu muncul pernyataan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang disebut sedang memasuki “survival mode.” Tidak lama setelah itu, data resmi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61%, angka yang bahkan menjadi salah satu yang tertinggi di Asia. Banyak pihak kemudian mempertanyakan bagaimana mungkin ekonomi disebut sedang menghadapi tekanan sementara pertumbuhan ekonominya terlihat begitu tinggi. Namun, untuk memahami kondisi sebenarnya, penting melihat lebih dalam sumber pertumbuhan tersebut, bukan hanya angka akhirnya.

Secara resmi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal pertama 2026 memang merupakan pencapaian yang sangat baik. Bahkan angka tersebut berada di atas ekspektasi berbagai lembaga internasional dan para ekonom yang sebelumnya memproyeksikan pertumbuhan hanya sekitar 5,3%. Pemerintah pun menyambut positif capaian ini dan menyebut Indonesia berhasil keluar dari “plafon” pertumbuhan 5% yang selama hampir satu dekade menjadi batas psikologis ekonomi nasional. Dari sisi statistik, data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) juga valid dan kredibel. Persoalannya bukan apakah datanya benar atau tidak, melainkan dari mana pertumbuhan itu berasal dan siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya.

Menarik Untuk Dibaca : Ada Apa Dengan H&M ?

Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB), terdapat beberapa komponen utama, yaitu konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, serta ekspor dikurangi impor. Dari seluruh komponen tersebut, terdapat satu faktor yang melonjak sangat signifikan pada kuartal pertama 2026, yaitu konsumsi pemerintah. Belanja pemerintah tercatat tumbuh hingga 21,81% secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya tumbuh sekitar 4,5%. Lonjakan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti pencairan gaji ke-14 atau tunjangan hari raya bagi aparatur sipil negara serta percepatan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total belanja negara pada kuartal pertama bahkan mencapai sekitar Rp815 triliun atau naik sekitar 31% dibandingkan tahun sebelumnya.

Konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan sekitar 5,52%, sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, kenaikan ini dipengaruhi oleh momentum Ramadan dan Idulfitri yang memang secara historis selalu meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan konsumsi pada kuartal pertama bersifat musiman atau siklikal, bukan sepenuhnya mencerminkan penguatan struktural ekonomi jangka panjang. Sektor akomodasi dan makanan-minuman juga tumbuh tinggi hingga sekitar 13% karena terdorong oleh libur Lebaran dan peningkatan aktivitas masyarakat selama periode tersebut.

Di balik angka pertumbuhan yang tinggi, terdapat beberapa indikator penting yang justru menunjukkan perlambatan. Salah satunya adalah sektor manufaktur yang merupakan salah satu mesin utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi sekitar 19% terhadap PDB nasional. Pertumbuhan sektor manufaktur melambat menjadi sekitar 5,04% dibandingkan sebelumnya sekitar 5,4%. Artinya, di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sektor inti justru kehilangan momentum. Kondisi serupa juga terlihat pada ekspor yang pertumbuhannya terus menurun dari kuartal ke kuartal. Ekspor hanya tumbuh sekitar 0,9%, jauh lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, melemahnya permintaan dari China, turunnya harga komoditas, serta tekanan geopolitik dan rantai pasok dunia.

Sementara itu, impor justru meningkat cukup tinggi hingga sekitar 7,18%. Di sisi lain, sektor pertambangan mengalami kontraksi sekitar 8,20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang justru menghadapi tekanan, sedangkan sektor yang tumbuh tinggi didorong oleh faktor-faktor temporer seperti belanja pemerintah dan momentum Lebaran.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi 5,61% tersebut. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang positif, tetapi setiap pertumbuhan juga memiliki biaya. Salah satu pertanyaan paling mendasar adalah dari mana sumber pembiayaan pertumbuhan tersebut berasal. Pada kuartal pertama 2026, defisit APBN tercatat sekitar Rp240,1 triliun atau hampir 1% dari PDB. Angka ini meningkat sekitar 2,5 kali dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah keseimbangan primer Indonesia berubah dari surplus sekitar Rp22 triliun pada tahun sebelumnya menjadi defisit sekitar Rp95 triliun.

Defisit primer merupakan indikator penting karena mencerminkan kondisi fiskal sebelum pembayaran bunga utang diperhitungkan. Jika keseimbangan primer mengalami defisit, berarti pendapatan rutin negara tidak lagi cukup untuk membiayai operasional dasar pemerintah. Akibatnya, pemerintah perlu mencari utang baru bukan hanya untuk pembangunan, tetapi juga untuk menutup kebutuhan operasional dan pembayaran bunga utang sebelumnya. Kondisi ini berpotensi menciptakan tekanan lanjutan terhadap pasar keuangan, nilai tukar rupiah, hingga cadangan devisa negara. Pada kuartal pertama 2026, cadangan devisa Indonesia juga tercatat turun sekitar 8,4 miliar dolar Amerika, salah satunya akibat intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika pertumbuhan didorong oleh program MBG, maka manfaat langsungnya lebih banyak dirasakan oleh vendor katering, kontraktor program, serta sebagian pemasok bahan pangan seperti petani dan peternak. Secara konsep, program seperti ini memang memiliki efek trickle-down yang baik karena dapat mengalirkan uang hingga ke masyarakat lapisan bawah. Namun, transparansi struktur distribusi dan proporsi manfaat yang benar-benar sampai ke masyarakat bawah masih menjadi pertanyaan.

Sementara itu, pencairan THR aparatur sipil negara tentu lebih banyak dirasakan oleh kelompok pegawai negeri, padahal sebagian besar tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal yang tidak menerima fasilitas tersebut. Pertumbuhan konsumsi selama Lebaran juga lebih banyak dirasakan oleh pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan kelompok masyarakat yang memang memiliki daya beli lebih tinggi. Sebaliknya, pekerja manufaktur, petani, buruh harian, dan kelompok informal lainnya belum tentu merasakan dampak langsung dari pertumbuhan tersebut, terutama ketika kenaikan harga kebutuhan pokok tetap lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan mereka.

Pada akhirnya, pembahasan ini bukan dimaksudkan untuk bersikap pesimis terhadap Indonesia. Pertumbuhan ekonomi 5,61% tetap merupakan pencapaian yang layak diapresiasi. Namun, penting untuk melihat data secara menyeluruh dan memahami konteks di balik angka tersebut. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya soal tingginya angka PDB, tetapi juga tentang keberlanjutan, kualitas pertumbuhan, dan pemerataan manfaatnya bagi masyarakat luas. Sikap kritis terhadap data bukan berarti tidak mencintai negara, melainkan justru bentuk kepedulian agar pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih sehat, kuat, dan berkelanjutan di masa depan.

Menarik Untuk Ditonton : Omset Meledak Tapi Malah Gali Lubang