Pemerintah dikabarkan akan mengelola BUMN dalam sebuah *super holding* seperti Temasek di Singapura. Tujuannya agar BUMN bisa bekerja lebih profesional, lepas dari bayang-bayang politik, dan tumbuh lebih masif, sekaligus menguatkan ketahanan ekonomi nasional. Namun, muncul pertanyaan, benarkah BUMN mampu menjadi seperti Temasek?

Lalu, bagaimana dengan peran sosial BUMN sebagai penjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat? BUMN akan dirombak di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, konon untuk mencapai kontribusi optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan negeri. Hal ini disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah, anggota Dewan Penasihat Presiden terpilih.

Ada beberapa keuntungan jika BUMN dirombak. Pengelolaannya akan lebih terpusat dan terintegrasi, koordinasi antar perusahaan di lingkungan BUMN lebih mudah dan sinergis, serta pengelolaan aset menjadi lebih efisien. Pengambilan keputusan dan pembiayaan akan lebih fleksibel, sehingga daya saingnya di pasar global menjadi lebih kuat. BUMN juga diharapkan bebas dari kepentingan politik yang sering mengganggu, seperti dalam penempatan direksi dan pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, BUMN akan lebih profesional, tata kelolanya berstandar internasional, dan bisa lebih fokus pada bisnis serta keberlanjutan perusahaan. Dalam skema baru ini, Kementerian BUMN juga akan berubah menjadi badan yang lebih terfokus dan independen. Diharapkan, super holding ini membawa BUMN menuju tata kelola yang lebih transparan dan jauh dari kepentingan politik.

Menarik Untuk DIbaca : Berjayanya The New York Times

Temasek sendiri adalah perusahaan investasi yang dimiliki Kementerian Keuangan Singapura, namun beroperasi secara independen. Dalam urusan penggunaan cadangan negara, mereka harus meminta persetujuan presiden agar pengelolaan asetnya tetap akuntabel. Selain itu, kinerja dan strategi investasinya berada dalam pemantauan dewan direksi independen. Temasek fokus pada investasi jangka panjang di saham dan pasar negara berkembang. Mereka bebas dari kepentingan politik dalam pengambilan keputusan, itulah yang membedakan Temasek dari perusahaan pengelola kekayaan negara lain.

Temasek mengelola beberapa perusahaan milik pemerintah atau yang berafiliasi dengan pemerintah (*Government Linked Companies* atau GLC), dan sejauh ini, GLC di lingkungan Temasek kinerjanya lebih baik dibandingkan perusahaan non-GLC, karena transparansi dan keterbukaan mereka terhadap pasar internasional.

Sejak tahun 1974, aset Temasek tumbuh pesat. Awalnya, aset mereka bernilai 354 juta USD, dan pada 2024, nilai tersebut telah mencapai 389 miliar USD, dengan pengembalian tahunan rata-rata mencapai 10-15% dalam dua dekade terakhir. Temasek memiliki saham di berbagai sektor seperti DBS, GR Holdings, Alibaba, dan Singapore Airlines.

Keberhasilan ini adalah buah dari visi jangka panjang, tata kelola yang kuat, serta kemampuan mereka dalam mengambil keputusan cepat tanpa campur tangan politik. Temasek Holdings menjadi contoh sukses dalam mengelola aset negara Singapura. Beberapa negara, seperti Malaysia, terinspirasi oleh Temasek dan membentuk Hasanah Nasional Berhad pada 1993. Hasanah berada di bawah Kementerian Keuangan Malaysia dan mengelola aset negara untuk mendukung pembangunan ekonomi.

Namun, meskipun portofolio Hasanah mencakup sektor penting seperti telekomunikasi, keuangan, dan transportasi, performa Hasanah belum bisa sesukses Temasek. Salah satu penyebabnya adalah tidak semua BUMN Malaysia dikelola Hasanah, seperti Petronas yang tetap independen. Selain itu, Hasanah belum bisa beroperasi secara efisien dan bebas dari intervensi politik. Sebagai contoh, masalah keuangan yang terus dialami Malaysian Airlines meskipun pemerintah berkali-kali menyuntikkan dana.

Jika Indonesia ingin membentuk super holding BUMN ala Temasek, perlu belajar dari pengalaman Temasek dan Hasanah. Indonesia bisa meniru transparansi dan kemandirian BUMN seperti Temasek, memisahkan bisnis dari kepentingan politik, dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang.

Namun, perlu diingat bahwa tantangan dan hambatan besar muncul jika perusahaan negara masih berhadapan dengan kepentingan politik. Dalam wacana pembentukan super holding BUMN ini, pro dan kontra pun bermunculan. Pihak yang pro berharap BUMN bisa lebih bebas dari hambatan birokrasi dan lebih cepat dalam mengambil keputusan bisnis. Namun, ada juga kekhawatiran terkait konflik kepentingan, terutama jika Kementerian BUMN berperan sebagai regulator sekaligus operator.

Akibatnya, keputusan-keputusan strategis sering terhambat. Dengan super holding, BUMN bisa lebih fokus pada efisiensi dan profesionalisme. Direksi dan komisaris akan ditunjuk berdasarkan kompetensi, bukan atas dasar kepentingan politik, sehingga mereka akan lebih responsif terhadap peluang bisnis dan adaptif terhadap perubahan pasar, asalkan terhindar dari tekanan politik dalam pengambilan keputusan.

BUMN diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada suntikan modal pemerintah atau Penyertaan Modal Negara (PMN). Selama ini, sering terjadi moral hazard karena seringnya BUMN mendapatkan PMN, yang membuat para pengelola terbiasa nyaman karena setiap kerugian ditanggung oleh negara. Akibatnya, mereka menjadi abai dan performa bisnis terganggu, terus merugi, dan gagal bersaing di pasar nasional, apalagi di pasar global.

Dengan super holding, diharapkan BUMN menjadi lebih mandiri, bebas dari intervensi politik, bergerak lebih gesit, efisien, dan memiliki daya saing tinggi. Para petinggi BUMN dapat melakukan diversifikasi investasi ke sektor swasta dan pasar global, sehingga bisa meraih pendapatan yang lebih stabil. Performa seperti ini bisa menarik perhatian dan minat investor.

Namun, pihak yang kontra berpandangan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terlebih dahulu sebelum meniru model Temasek. BUMN di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang lebih kompleks dibandingkan Temasek di Singapura. BUMN di Indonesia tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memikul tanggung jawab sosial yang besar. Misalnya, PLN dan Pertamina harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses listrik dan bahan bakar minyak (BBM) sebagai kebutuhan dasar. Terkadang, mereka harus mengutamakan kepentingan sosial dibandingkan komersial.

Hal ini membuat BUMN di Indonesia berbeda dari Temasek yang beroperasi murni sebagai entitas bisnis dan hanya fokus mencari keuntungan. Jika BUMN dikelola seperti Temasek, dikhawatirkan fokus mereka akan bergeser sepenuhnya pada usaha mencari keuntungan, sehingga berpotensi mengabaikan tanggung jawab sosial dan pelayanan publik.

Selain itu, aspek politik antara Indonesia dan Singapura berbeda. Temasek di Singapura relatif bebas dari intervensi politik, sementara BUMN di Indonesia seringkali terpengaruh dinamika politik yang lebih kompleks. Dalam soal kemandirian, Indonesia pernah memiliki pengalaman yang kurang baik dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang didirikan untuk mencontoh Temasek, Government Investment Corporation (GIC), dan Khazanah Nasional Berhad.

Sayangnya, hasilnya tidak maksimal karena Indonesia tidak memiliki surplus cadangan devisa seperti Singapura dan Malaysia, yang mendukung operasional lembaga investasi mereka. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia hanya cukup untuk membayar utang luar negeri selama enam bulan, sehingga tidak memadai untuk membiayai operasi lembaga seperti PIP secara signifikan. Selain itu, status PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) membuatnya bergantung pada APBN, sehingga ruang geraknya terbatas. Kondisi ini membuat pemerintah melebur PIP dengan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Sebenarnya, performa BUMN Indonesia tidak kalah jika dibandingkan dengan Temasek atau Khazanah. Pada 2022, laba bersih BUMN Indonesia mencapai Rp34 triliun, sementara Khazanah Nasional Malaysia hanya meraih laba Rp16,5 triliun. Meskipun pendapatan Khazanah tumbuh tiga kali lipat, nilainya masih jauh tertinggal dari BUMN Indonesia.

Sementara itu, Temasek Holdings mencatat kerugian sebesar 7,3 miliar USD pada tahun fiskal 2023 akibat penurunan nilai portofolio investasi di sektor teknologi dan kesehatan, serta dampak runtuhnya pasar crypto FTX. Peningkatan laba BUMN Indonesia terjadi karena sektor jasa keuangan seperti BRI, Bank Mandiri, dan BNI, serta sektor logistik, telekomunikasi, dan energi. Efisiensi operasional dan penurunan rasio utang menjadi faktor kunci keberhasilan ini, yang merupakan hasil dari reformasi yang diterapkan pemerintah dalam pengelolaan BUMN.

Dari segi skala bisnis dan profitabilitas, BUMN Indonesia sudah berada di jalur yang tepat, dengan laba dan aset yang unggul. Namun, masih banyak pelajaran yang bisa diambil dari Temasek dan Khazanah, terutama dalam hal tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance – GCG).

Temasek dikenal dengan manajemen yang sangat transparan, efisien, dan fokus pada keberlanjutan jangka panjang. BUMN Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik ini untuk mengoptimalkan kinerja, menjaga kepercayaan investor, dan memperkuat perannya di panggung global. Bayangkan jika keunggulan BUMN bisa dikelola lebih profesional, Indonesia bisa lebih mandiri dalam membangun negeri ribuan pulau ini.

Selama ini, banyak BUMN yang berkiprah di sektor sejenis, yang menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi. Pembentukan super holding diharapkan bisa mengatasi masalah ini. Kesamaan sektor bisa menjadi kekuatan sinergis dengan kolaborasi yang lebih erat dan operasional yang lebih efektif, sehingga BUMN bisa lebih maksimal dalam menguatkan ekonomi nasional, mencegah redundansi, dan memperbaiki koordinasi lintas sektor.

Super holding juga diharapkan bisa meningkatkan tata kelola, profesionalisme, serta mengurangi inefisiensi di kalangan BUMN. Tidak kalah penting adalah meningkatkan daya saing BUMN baik di pasar domestik maupun global.

Harapannya, dengan mengurangi tekanan politik, manajemen BUMN bisa lebih profesional, mengambil keputusan secara independen, fokus pada kinerja jangka panjang, dan bertindak lebih efisien serta inovatif. Namun, para pengelola harus berhati-hati agar tidak terlalu fokus pada keuntungan semata, sehingga mengabaikan peran sosial BUMN dalam menyediakan layanan publik dan menjaga stabilitas harga. Ini adalah tantangan unik yang tidak dihadapi oleh Temasek.

Oleh karena itu, kita harus memperkuat sinergi antar BUMN dan memastikan tata kelola yang baik, agar BUMN tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan pada perekonomian global. Semoga pemerintahan baru bisa membawa BUMN melangkah lebih jauh menjadi pemain kunci di industri global, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Semoga Allah memudahkan jalan kita bersama.

Menarik Untuk Ditonton : Cara Membuat Instagram Bisnis Untuk Jualan

sumber : DR. Indrawan Nugroho