Mengenal Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produksi

04 Oktober 2022, Oleh : Reni

Saat kita sedang menggunakan peralatan baik makanan, minuman, produk air minum dalam kemasan, bahkan helm dan mantel sebagai bahan pelindung selalu menemukan logo yang bertuliskan SNI. Pemerintah memang selalu melakukan kampanye agar masyarakat Indonesia senantiasa menggunakan produk yang sudah sesuai dengan SNI, agar keamanan dan keselamatan pengguna dapat terjaga.

SNI Adalah

Standar Nasional Indonesia biasa di singkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang disusun dan dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Metode perumusan standar SNI telah sesuai dengan WTO Code Of Good Practice. Hal ini penting dilakukan agar SNI dapat diterima secara luas diantara para stakeholder. Metode perumusan berdasarkan WTO  Code Of Good Practice yaitu:

1. Openness

Terbuka bagi semua agar stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI.

2. Transparency

Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI, mulai dari tahap pemograman dan perumusan hingga ke tahap penetapannya. Selain itu juga dapat dengan mudah memperoleh seluruh informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI.

3. CONSENSUS And Impartiality

Konsensus dan tidak memihak agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlukan secara adil.

4. Effectiveness And Relevance

Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Coherence

Koheren dengan pengembangan standar Internasional agar perkembangan pasar Negara tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan Internasional.

6. Development Dimension

Berdimensi Pembangunan agar memperhaikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Produk yang Wajib Ber-SNI

Semua SNI bersifat sukarela atau dalam artian boleh diterapkan boleh tidak. Namun dalam hal berkaitan dengan kepentingan-kepentingan berikut.

1. Perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan
2. Pertimbngan keamanan Negara
3. Tuntutan perkembangan ekonomi dan kelancaran iklim usaha dan persaingan yang sehat
4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup

Maka Pemerintah berwewenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib, misalnya:

• Pemberlakuan wajib SNI sepeda berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 tahun 2018.
• Pemberlakuan wajib SNI mainan anak berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 tahun 2018.
• Pemberlakuan wajib SNI gula Kristal putih berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 68/Permenta/OT.140/2013.

Pemerintah menganut prinsip kehati-hatian dalam menerapkan SNI yang bersifat wajib untuk menghindari risiko-risiko yang nanti dapat ditimbulkan. Salah satunya adalah jangan sampai penetapan wajib SNI ini menghambat kreativitas dan produktivitas pelaku bisnis untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomis. Selain itu Pemerintah juga beriorentasi melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah. Sehingga penetapan standar SNI justru mendorong pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan daya saig dan menaikkan kualitas barang maupun jasa yang diproduksi. Lebih jauh lagi jangan sampai penerapan wajib SNI menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha baik itu produsen ataupun pemilik merek dagang. Bahkan dalam konteks perlindungan, Pemerintah melalui Badan Standarisasi Nasional (BSN) memberikan layanan gratis untuk pelaku bisnis berskala mikro dan kecil untuk mendapatkan Sertifikat SNI atas produk yang dijual. Instansi ini lebih mengedepankan fungsi pembinaan dibandingkan pengawasan yang merugikan usaha mikro kecil.

Manfaat Sertifikasi SNI

Banyak manfaat yang akan didapat dari penerapan SNI pada produk yang dimiliki oleh pelaku bisnis, diantaranya:

• Meningkatkan daya saing industri nasional, mutu hasil industri, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil. Produk yang telah menggunakan standar SNI, diharapkan memiliki mutu yang baik dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pemasaran secara global.
• kualitasProduk Terpercaya

produk yang sudah memiliki label SNI bisa dipastikan bahwa produk tersebut sudah melalui berbagai uji coba dalam penggunaannya. Hal ini akan membuat konsumen akan semakin percaya untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang sudah terbukti standarnya dari pemerintah.

• Keamanan Merek Produk Tercatat dan Terjaga dengan Baik

Jika sudah mengajukan sertifikat SNI, merek produk perusahaan atau UKM akan tercatat dan terjaga dengan baik. Perusahaan juga menjadi memiliki hak hukum untuk mengajukan keluhan terhadap produk saingan yang sangat mirip dengan produk perusahaan tersebut.

• Melindungi Konsumen

Penerapan SNI wajib pada produk yang berisiko tinggi seperti air minum dalam kemasan, mainan anak, tabung gas, regulator, dan selang gas, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen. Sehingga konsumen lebih percaya diri pada saat memilih produk ber SNI karena produk tersebut aman, dapat diandalkan dan berkualitas tinggi.

• Efisiensi biaya operasional dan peningkatan kesinambungan produk
• Kenyamanan karyawan karena adanya standar yang menjadi target produksi.

Cara Mendaftar SNI

Dilansir dari https://www.ban.go.id terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk mendaftar sertifikasi SNI, diantaranya:

1. Pastikan terlebih dahulu jenis produk apa yang ingin di sertifikasi. Yang perlu diingat adalah objek utama dari sertifikasi yaitu produknya, bukan perusahaan atau UKM yang memproduksi. Hal ini berbeda dengan sertifikasi system manajemen yang menjadikan perusahaan sebagai objek sertifikasinya.
2. Cek kembali apakah produk yang pelaku bisnis ingin sertifikasikan sudah ada standarnya atau belum. Dalam hal ini apakah SNI sudah ditetapkan, jika belum ada maka produk tersebut tidak dapat disertifikasi.
3. Setelah memastikan SNI nya, cek kembali apakah ada lembaga Sertifikasi Produk yang sudah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) untuk SNI tersebut. Jika tidak ada LSPro yang terakreditasi, berarti produk pelaku bisnis belum dapat disertifikasi. Namun pelaku bisnis bisa meminta LSPro untuk menambah ruang lingkup akreditasinya kepada KAN sehingga produk yang dimiliki bisa disertifikasi. Khusus untuk SNI yang sudah diwajibkan, beberapa kementerian LSPro yang belum diakreditasi untuk melakukan sertifikasi, namun dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu harus sudah terkareditasi.
4. Saat menghubungi LSPro lakukan beberapa tahapan berikut:

• Pengisian Formulir Permohonan SPPT SN

Biasanya proses ini membutuhkan waktu 1 hari, dokumen yang dibutuhkan untuk melengkapi formulir SPPT (Sertifikat Produk Penggunaan Tanda ) SNI ini antara lain adalah:

1. Fotokopi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang dilegalisir, sertifikat ini didapatkan di LSSM (Lembaga Sertifikat Sistem Mutu) yang diakreditasi oleh KAN.
2. Sertifikat dari LSSM di negeri asal produk yang sudah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN, syarat ini khusus untuk produk impor yang berasal dari luar negeri.

• Verifikasi Permohonan

LSPro melakukan verifikasi terhadap jangkauan lokasi audit dan kemampuan memahami bahasa setempat. Proses ini biasanya berlangsung selama 1 hari. Setelah verifikasi selesai, maka pelaku bisnis akan diberikan invoice yang berisi rincian biaya yang harus dibayarkan. Untuk biaya pengurusan Sertifikasi SNI diatur di dalam Peraturan Pemerintah RI No.63 tahun 2007. Diperkirakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau pelaku bisnis adalah sekitar Rp 10-40 juta.

• Audit Sistem Manajemen Mutu Produsen

Audit ini akan melakukan pengecekan terhadap kesesuaikan penerapan system manajemen mutu yang dilakukan di dalam bisnis yang diajukan tersebut. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari, untuk audit kesesuaian dan kecukupan. Didalam audit kecukupan, tim akan melakukan peninjauan terhadap dokumen system Manajemen Mutu yang pelaku bisnis miliki. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka koreksi atau perbaikan harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 bulan.

• Pengujian dan Penilaian Sample Produk

Tim LSPro akan datang ke tempat produksi dan mengambil sampel produk untuk diuji. Proses ini umumnya memerlukan waktu sekitar 20 hari. Kemudian akan dilihat apakah hasil uji sudah sesuai dengan SNI. Jika ternyata belum sesuai, maka perusahaan akan diminta untuk menguji sendiri produk tersebut sampai sesuai dan kemudian layak untuk dicek kembali oleh tim LSPro-Pustan.

• Keputusan Sertifikasi

Tim akan merapatkan hasil audit dan pengujian yang dilakukan, proses penyiapan bahan rapat biasanya selama 7 hari dan rapat panel nya akan berlangsung selama 1 hari.

• Pemberian SPPT-SNI

Tim LSPro akan mengklarifikasi perusahaan setelah rapat panel selesai, kemudian produk bisa mendapat sertifikat SNI. Seluruh proses ini biasanya memakan waktu sekitar sebulan dan sertifikat yang diberikan tersebut akan berlaku hingga 3 tahun ke depan.

Demikian pembahasan mengenai SNI, manfaat, serta cara-cara pengajuan Sertifikasinya yang dapat dijadikan referensi jika perusahaan atau pelaku bisnis akan mengajukan sertifikasi SNI untuk produk yang dibuat. Tentunya jika sebuah produk memiliki Sertifikasi SNI akan membuat konsumen lebih merasa percaya karena produk yang mereka pilih benar-benar aman dan terjamin mutu serta kualitasnya.

Baca juga https://satoeasa.com/cara-membuat-dan-manfaat-whatsapp-bisnis/