Cara Daftar Izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)

06 April 2022, Oleh : Reni

PIRT (Perizinan Produksi Industri Rumah Tangga) adalah suatu izin untuk industri makanan dan minuman berskala rumahan. Umumnya PIRT disertakan dalam sebuah label di kemasan produk, yang berupa deretan nomor yang terdaftar pada Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten setempat. Walaupun PIRT hanya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat, PIRT bisa jadi jaminan bahwa produk aman, hal ini dikarenakan pendaftaran PIRT harus menyertakan hasil uji laboratorium bahwa produk makanan atau minuman tersebut aman untuk dikonsumsi. Sertifikat PIRT dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Untuk pangan dengan masa kadaluwarsa diatas 7 hari, sertifikasi PIRT memiliki masa berlaku 5 tahun.
2. Untuk pangan dengan masa kadaluwarsa dibawah 7 hari, sertifikasi PIRT memiliki masa berlaku 3 tahun

Kedua jenis PIRT tersebut dapat diperpanjang kembali setelah masa berlaku habis.

Fungsi dan Tujuan PIRT

PIRT sebagai jaminan bagi pada konsumen terkait produk yang ditawarkan oleh pelaku industri. Para pengusaha UKM atau UMKM tersebut akan melewati pelatihan atau penyuluhan terlebih dahulu, melalui Dinas Kesehatan setempat, biasanya penyuluhan diadakan tiga bulan sekali, ataupun menunggu peserta lainnya secara kolektif, dengan minimum 20 orang peserta tergantung aturan dan kebijakan masing-masing daerah. Hal ini bertujuan agar para pengusaha olahan pangan menjadi lebih sadar dan bertanggung jawab akan pentingnya kualitas, layanan, serta keamanan pada produk yang mereka jual. Setelah itu jika nantinya produk dipasarkan akan memiliki nomor pendaftaran yang sudah tercatat di Departemen Kesehatan.

Pentingnya Mengurus PIRT

Pangan adalah satu kebutuhan primer bagi manusia. Oleh karena itu produk makanan dan minuman adalah salah satu titik vital yang perlu dipantau secara komprehensif oleh pemerintah. Terlebih lagi dalam industri rumahan yang notabennya segala instrument menyangkut dengan fasilitas produksinya cukup susah untuk dipantau. Nomor izin PIRT  diberikan kepada pelaku usaha dan bisnis UKM atau UMKM olahan pangan Industri Rumah Tangga dari BPOM.

Penerbit Izin PIRT

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2018, tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PRT), izin PIRT sendiri diberikan oleh Bupati atau Wali Kota sebagai jaminan tertulis terhadap pangan produksi PIRT diwilayah Kerjanya. Sertifikat tersebut diberikan bagi produksi yang sudah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRT.

Syarat Untuk Mendapatkan Izin PIRT

Jika anda adalah produsen industri rumah tangga dan ingin mendapatkan PIRT, anda diharuskan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha rumahan
2. Pasfoto 3×4 pemilik Usaha Rumahan 3 lembar
3. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kantor Camat
4. Denah Lokasi dan Denah Bangunan
5. Surat Keterangan Puskesmas atau Dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi
6. Surat Permohonan Izin Produksi makanan atau minuman kepada Dinas Kesehatan
7. Data Produksi makanan dan minuman yang diproduksi
8. Sample Hasil Produksi makanan atau minuman yang diproduksi
9. Label yang akan digunakan pada produk makanan atau minuman yang diproduksi
10. Menyertakan hasil uji laboratorium yang disarankan oleh Dinas Kesehatan
11. Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT.

Produk Pangan yang Bisa Mendapatkan Izin PIRT

Tidak semua jenis makanan dapat mengurus atau mendapatkan Izin PIRT, karena ada beberapa produk pangan yang diwajibkan untuk mengurus izin langsung ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berikut beberapa produksi pangan yang boleh mendapatkan izin PIRT, antara lain:

• Jenis produksi pangan yang bisa mendapatkan SPP-IRT, tidak diperbolehkan memiliki unsur sebagai berikut

1. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi
2. Pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku
3. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin atau beku
4. Pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes

• Jenis pangan yang diizinkan memperoleh SPP-IRT merupakan hasil proses produksi PIRT di wilayah Indonesia, bukan pangan impor
• Jenis pangan yang mengalami pengemasan kembali terhadap produk pangan yang telah memiliki SPP-IRT dalam ukuran besar (BULK)

Produk pangan yang Tidak Bisa Mendapatkan Izin PIRT

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat produk pangan yang tidak diizinkan untuk menggunkan PIRT. Meskipun sama-sama dibawah BPOM, beberapa produk tersebut harus melalui tahapan uji edar lain yang berbeda dengan cara pengajuan PIRT. Sehingga harus melalui level yang lebih tinggi lagi untuk urusan perizinanya. Berikut adalah jenis produk pangan yang tidak bisa menggunakan PIRT.

• Susu dan hasil olahannya
• Daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang memerlukan proses
• Makanan kaleng
• Makanan bayi
• Minuman berakohol
• AMDK (air minum dala kemasan)
• Makanan atau minuman yang wajib memenuhi syarat SNI
• Makanan atau minuman yang ditetapkan ileh Badan POM.

Cara Mengurus Izin PIRT

• Datang ke Dinas Kesehatan

Untuk mendapatkan PIRT kamu cukup datang ke Dinas Kesehatan setempat, dengan memenuhi persyaratan yang diwajibkan, yaitu :

1. Mangisi formulir pendaftaran

• Nama Perusahaan
• Alamat
• Nama Pemilik
• Nama Produk
• Jenis Produk
• Proses Pembuatan
• Jenis Kemasan
• Mencantumkan Komposisi dan Desai Kemasan

2. Fotokopi KTP
3. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
4. Surat Keterangan Usaha dari Puskesmas (yang dikeluarkan setelah petugas Puskesmas meninjau lokasi usaha)
5. Denah Lokasi Usaha
6. Draft Label Produk yang terdapat dalam kemasan

• Nama Produk
• Merek
• Produsen
• Alamat Produsen
• Komposisi
• Berat Bersih
• Tanggal Kadaluwarsa
• Kode Produksi
• Nomor PIRT

7. Stempel Usaha

• Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan

Selanjutnya anda diwajibkan untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan dari Dinas Kesehatan. Penyuluhan ini bersifat Kolektif yaitu dilaksanakan jika peserta sudah memenuhi kuota yang ditentukan. Adapun materi penyuluhan yang diberikan, antara lain:

1. Cara memilih bahan mentah dan bahan tambahan pangan
2. Pedoman cara produksi pangan yang baik untuk IRT
3. Penyakit-penyakit akibat pangan
4. Hygiene sanitasi pengolaan pangan dan karyawan
5. Undang-undang dan pengawasan pangan
6. Pengedalian proses dalam pengolahan pangan
7. Tata cara penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan IRT
8. Kontaminasi silang dan cara mengatasinya
9. Mikroba dan kerusakan mikrobiologisnya

• Survei Lapangan Oleh Petugas Puskesmas

Jika sudah mengikuti penyuluhan, petugas puskesmas akan melakukan survey lapangan untuk mengeluarkan surat keterangan usaha. Survey dan pengecekan kelokasi usaha tersebut bertujuan untuk melihat proses produksi serta bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi olahan. Jika dibutuhkan akan diambil sample pangan yang akan diteliti dengan uji laboratorium. Adapun beberapa aspek yang disurvei, antara lain :

1. Lingkungan produksi meliputi kebersihan lingkungan
2. Bangunan dan fasilitas meliputi ukuran bangunan, ventilasi, tempat cuci tangan, dan lain-lain
3. Peralatan produksi meliputi kebersihan dan kelengkapannya
4. Suplai air apakah mencukupi
5. Fasilitas kegiatan hygiene dan sanitasi, meliputi ketersediaan sarana mencuci yang cukup baik, posisi toilet/ jamban dengan tempat produksi, dan ketersediaan tempat sampah tertutup
6. Kesehatan hygiene karyawan
7. Pengawasan oleh penanggung jawab
8. Pencatatan dokumentasi dan administrasi.

• Mengambil Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Jika semua tahap yang terlewati sesuai prosedur, PIRT akan keluar dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Peserta pengajuan PIRT akan mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT. Dengan demikian usahamu sudah terdaftar secara legal pada Dinas Kesehatan dan wajib diperbaharui setelah masa berlakunya habis.

Cara Pepanjang Izin PIRT dan Perubahan Kepemilikan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa PIRT memiliki masa kadaluwarsa. Dan juga jika anda ingin melakukan perubahan kepemilikan atas PIRT, produsen wajib untuk melakukan beberapa ketentuan berikut ini :

• Pengajuan perpanjangan PIRT dapat dilakukan paling lamabat 6 bulan sebelum masa berlaku PIRT berakhir
• Perubahan pemilik/penanggung jawab PIRT harus dilaporkan kepada Bupati / Wali kota, melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu
• Proses perpanjangan dan perubahan pemilik sama seperti proses permohonan PIRT
• Pemilik atau penanggungjawab PIRT yang sudah memiliki sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali Penyuluhan Keamanan Pangan.

Jika anda ingin segera mengurus izin PIRT tidak perlu khawatir dengan biayanya, karena semua proses tersebut gratis. Namun jika produk kamu harus melalui uji laboratorium, maka biaya uji LAB nya ditanggung oleh pemohon.

Berikut diatas merupakan informasi mengenai PIRT serta persyaratan dan cara mengurusnya. Bagi anda yang ingin memberikan kepercayaan lebih terhadap konsumen, memperoleh PIRT pada produk pangan yang anda miliki tentunya wajib untuk dilakukan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.